Microsoft Beberkan Rahasia Softwarenya

Raksasa bisnis komputer Microsoft menyatakan, akan membuka informasi teknis dari sebagian software produksinya untuk memudahkan pengembang open source memanfaatkannya secara gratis.

"Tujuannya untuk mempromosikan interoperabilitas yang lebih besar serta kesempatan bagi konsumen dan pengembang. Hal ini dilakukan dengan membuat produk kami lebih terbuka dan membagi informasi mengenai teknologinya,' ungkap CEO Microsoft, Steve Ballmer.

Microsoft memaparkan, akan membeberkan beberapa detail kode-kode teknis dari software populernya seperti Office 2007 dan sistem operasi Windows Vista. Microsoft memposting sekitar 30.000 halaman mengenai informasi protokol softwarenya secara online yang sebelumnya dirahasiakan, sehingga bisa diakses mereka yang membutuhkannya.

Steve Ballmer menambahkan, Microsoft tak akan lagi menempuh langkah hukum untuk menggugat developer open source jika mereka hendak memanfaatkan keterbukaan software ini untuk tujuan non-komersial. Sebelumnya, Microsoft sering menggugat pengembang open source dengan tuduhan pelanggaran hak cipta.

Tentu saja, langkah Microsoft ini ada latar belakangnya. Seperti dikutip detikINET dari AFP, Jumat (22/2/2008), tindakan ini dilakukan setelah Komisi Eropa berulangkali menginvestigasi Microsoft atas tuduhan monopoli bisnis. Menurut Microsoft, mereka akan melakukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi hukum di Eropa.

Meski demikian, Komisi Eropa yang pernah mendenda Microsoft karena dinilai bersalah memanfaatkan dominasinya di pasaran, tampaknya tak begitu terkesan. "Pengumuman ini tak ada kaitannnya dengan pertanyaan apakah Microsoft telah memenuhi aturan hukum Eropa atau tidak," demikian pernyataan mereka.

Read More......

Memikirkan Kembali Sikap Keberagaman Kita

Oleh Luthfi Assyaukanie

www.islamlib.com

Hari raya ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk memposisikan diri kita masing-masing, apakah kita seorang muslim yang dewasa, yang matang, yang tidak terpengaruh oleh isu-isu politik murahan. Marilah kita jadikan hari raya ini sebagai tonggak kehidupan kita di masa depan yang lebih jujur, adil, dan terhormat.

Pada pagi 1 Syawal 1422 H ini, sekitar satu miliar muslim di seluruh dunia berkumpul di mesjid-mesjid dan di tempat-tempat lapang, untuk menyambut hari yang amat penting dalam salah satu episode kehidupan mereka. Hari raya Iedul Fitri, bagi umat Islam, bukan hanya sekadar hari bersenang-senang dan merayakan kegembiraan, tapi hari itu juga merupakan tanda bagi lembar kehidupan mereka yang baru.

Hari raya Iedul Fitri bukan hanya momen untuk kita berpakaian baru dan merasakan keakraban baru. Tapi, lebih dari itu, hari raya Iedul Fitri adalah momen untuk kita melihat kembali sejarah hidup kita selama satu tahun ke belakang. Hari raya Iedul Fitri adalah sebuah buku harian yang melaluinya kita membuka catatan-catatan masa lalu kita, untuk kita baca, kita renungkan, dan kita ambil hikmahnya. Iedul Fitri adalah tonggak bagi kita semua untuk me-review atau melihat kembali segala perbuatan dan aktivitas kita di masa silam, untuk kemudian memulai kehidupan baru yang lebih baik dan lebih membahagiakan di masa depan.

Perilaku Menjengkelkan. Salah satu review yang akan kita lakukan pada hari yang mulia ini adalah menyangkut sikap dan cara keberagamaan kita selama ini yang berimplikasi pada kehidupan sosial kita, pada pergaulan kita sehari-hari, dan bahkan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik negara kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang bertanya, bagaimana mungkin sikap keberagamaan seseorang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi-politik sebuah negara? Bukankah cara beragama itu urusan privat (individu) sedangkan persoalan ekonomi-politik adalah urusan publik (masyarakat luas)?

Perilaku keberagamaan pada dasarnya adalah urusan individual, karena menyangkut hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Tapi, ketika perilaku keberagamaan ini telah disusupi dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan dimaknai dengan tafsir-tafsir tertentu, maka urusannya bukan lagi menjadi urusan privat, urusan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi telah menjadi urusan publik, urusan yang berimplikasi pada tatanan sosial yang luas.

Saya ingin memberi satu contoh kecil saja dari perilaku keagamaan yang meskipun tampak sepele tapi mempunyai dampak ekonomi politik yang cukup besar. Beberapa waktu lalu, ketika isu rencana aksi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan merebak, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai pembela Islam berencana melakukan sweeping (pembersihan) terhadap warga asing. Orang-orang ini meyakini betul bahwa perbuatan mereka didukung oleh ajaran Islam. Mereka menyitir dan mengeksploitasi dalil-dalil agama (Alquran dan Hadis) untuk membenarkan rencana kekerasan yang akan mereka lakukan.

Kendati tindakan sweeping itu tak sempat terjadi, tapi sikap semacam itu sangat fatal akibatnya, bukan hanya bagi citra Islam yang tercemar akibat diidentikkan dengan kekerasan, tapi juga bagi kondisi ekonomi-politik negeri kita. Kita tahu, setelah ancaman itu, pemerintah AS tak lama kemudian melarang warganya mengunjungi Indonesia dan melarang para investornya menanamkan modalnya di negeri ini. Akibatnya, bukan hanya investor Amerika saja yang takut untuk menanam modalnya di sini, tapi juga para investor dan turis asing lainnya, takut berkunjung ke negeri ini.

Bagi yang tidak mengerti persoalan ekonomi dengan baik, peristiwa semacam itu mungkin tak terlalu berarti. Tapi bagi para ahli ekonomi yang bergelut dan berusaha mengatasi krisis berkepanjangan negeri ini, “sikap keberagamaan” semacam itu pastilah sangat menjengkelkan. Apalagi Indonesia saat ini sangat memerlukan bantuan luar negeri untuk menopang kehidupan ekonominya yang sudah bangkrut. Ini hanyalah contoh kecil saja dari sikap-sikap keberagamaan umat Islam yang tampaknya sepele tapi memiliki implikasi yang sangat besar bagi kehidupan sosial-politik kita.

Penafsiran Harfiah. Sikap-sikap keberagamaan yang keliru muncul dari penafsiran dan pemahaman terhadap agama yang keliru. Kita selalu menganggap bahwa Islam adalah agama perdamaian, agama yang menebarkan kasih-sayang bagi siapa saja, agama yang memiliki Tuhan dengan sifat rahman dan rahim, tapi sayangnya, pada saat yang sama, kita menampakkan wajah Islam yang angker, yang keras, yang berdarah-darah, seolah kita ingin membenarkan tuduhan media Barat selama ini bahwa Islam identik dengan terorisme, bahwa Islam identik dengan kekerasan.

Gejala kekerasan yang mengatasnamakan agama tak hanya berlaku pada sikap-sikap anti-Amerika pasca peristiwa 11 September. Beberapa kasus pengeboman yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta maupun daerah lainnya, patut disayangkan, juga mengatasnamakan Islam. Semangat puritanisme agama yang cenderung merusak tatanan hidup, seperti perusakan terhadap kepentingan umum, jalan-jalan, dan gedung pendidikan, merupakan cerminan keputusasaan dan kehancuran moralitas umat beragama.

Perbuatan itu, selain bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini, juga bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang paling fundamental. Ketika Nabi Muhammad s.a.w ditanya para sahabatnya tentang siapakah orang yang disebut muslim, Nabi menjawab:

Orang muslim adalah orang yang dapat memberikan keselamatan kepada orang lain baik dari tangan maupun lidahnya. Orang mukmin adalah orang yang dapat menjaga harta dan jiwa orang lain. (HR. Ahmad).

Janganlah Anda mengaku sebagai seorang muslim jika orang lain terancam dengan keberadaan Anda, dan janganlah Anda mengaku sebagai seorang muslim jika Anda masih merusak jalan, pohon, rumah ibadah, gedung sekolah, dan kepentingan-kepentingan umum lainnya.

Kita selalu dianjurkan untuk memahami agama dengan benar. Kita diperintahkan agar jangan mengikuti seseorang tanpa kita mengetahui secara pasti kapabilitas dan integritas keilmuannya. Seorang muslim sejati bukanlah diukur dari pakaian yang dikenakannya, atau dengan sorban dan ikat kepalanya. Islam tak berurusan dengan pakaian, Islam tak berurusan dengan jenggot, dengan sorban, dan dengan aksesori-aksesori kesalihan yang dimaksudkan agar para pemakainya dihormati atau disegani.

Kebodohan dan kekeliruan sering bersembunyi di balik busana. Ketakwaan dan kesalihan sering disalahpahami dengan mengaitkannya dengan pakaian. Seseorang akan dianggap salih kalau dia memakai “baju tertentu” yang dibelinya dari toko busana muslim. Karena salah persepsi ini, para artis dan selebritis berbondong-bondong mengenakan jilbab atau busana muslim agar dianggap lebih islami dan lebih salih. Kesalihan dan ketakwaan dipahami benar-benar secara literal dan formal. Orang yang tidak mengenakan pakaian khusus dianggap kurang Islami atau kurang pintar ilmu agamanya, padahal kesalihan dan kepintaran tak ada sangkut-pautnya dengan pakaian.

Praktik beragama dan pemahaman keagamaan yang literal atau harfiah semacam itu, sangat berbahaya jika terus didiamkan. Pada tingkat pakaian, malapetaka itu mungkin belum terlihat, tapi pada tingkat yang lebih jauh, pemahaman-pemahaman literal dapat menjerumuskan sebuah bangsa kepada kekacauan dan kebangkrutan.

Saya ingin mengambil Afghanistan sebagai contoh sebuah negara yang bangkrut akibat pemahaman Islam yang literal-formalistik. Penguasa Taliban yang memaksakan kehendak mereka untuk menerapkan Islam Literal terbukti tak cukup kuat untuk bertahan lebih lama lagi, karena diprotes dan dikecam oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh dunia internasional. Terlepas dari tindakan brutal Amerika Serikat yang membombardir kekuatan mereka, Islam Taliban adalah sebuah jenis Islam Literal yang berbahaya jika diterapkan.

Kita bisa menyaksikan bagaimana Talibanisme melakukan represi dan kekerasan kepada warganya sendiri yang nota bene kaum muslim juga. Dengan mengatasnamakan Islam, mereka mengharamkan hampir semua aspek kehidupan, dari TV, radio, musik, lipstik, kamera, gambar, patung, dan karya seni lainnya. Islam yang mereka pahami dan praktikkan adalah Islam yang lusuh, terbelakang, dan penuh dengan aroma darah dan kekerasan. Mereka melarang kaum wanita bekerja dan keluar rumah, mereka memaksa para wanita mengenakan burqa atau busana penutup seluruh tubuh. Kaum pria dipaksa memelihara jenggot, dan jika didapati tak berjenggot, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan.

Pluralitas dan Keragaman. Mungkin Talibanisme adalah bentuk paling ekstrem dari pemahaman dan penerapan Islam secara literal. Kita tentu tak ingin praktik-praktik semacam itu berkeliaran di sini, di negeri ini. Karenanya, merupakan tugas kita sebagai kaum muslim terpelajar untuk selalu mengingatkan teman-teman dan masyarakat kita akan bahaya pemahaman Islam secara literal. Pemahaman Islam secara literal bukan hanya dapat menghancurkan citra Islam, tapi juga dapat membuat bangkrut sebuah sistem kehidupan sosial.

Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan ajarannya dengan baik dan penuh kebijakan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah al-Nahl ayat 125. Menyampaikan Islam dengan cara-cara kekerasan bukanlah bagian dari Islam. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara mengancam atau merusak hak-miliknya bukanlah perbuatan Islami. Membela Islam dengan cara meneror dan merusak kepentingan umum bukanlah anjuran Islam, meskipun orang-orang yang mengajak itu “berbusana muslim,” mengenakan serban, dan mengklaim sebagai tokoh Islam.

Islam menganjurkan kita agar menyuruh manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemunkaran (amar makruf nahi munkar). Tapi kita tidak boleh menghapuskan kemunkaran dengan kemunkaran lain. Memperingatkan orang dengan cara merusak adalah kemunkaran. Mengajak orang secara paksa dan dengan kekerasan adalah bentuk lain dari kemunkaran.

Jika kita ingin membuat orang simpati kepada kita, maka hadirkanlah Islam yang menarik; Islam yang penuh mau’idzah dan hasanah. Sudah saatnya kita memahami kembali konsep-konsep agama yang selama ini merugikan kita dengan pemahaman baru yang lebih sesuai dengan semangat dasar Islam.

Kita tak mungkin menolak pluralitas atau keragaman, karena semangat dasar Islam adalah plural, seperti dinyatakan Allah dalam surah al-Hujarat ayat 13. Kita juga tak boleh menganggap diri kita paling benar, dan menganggap kita satu-satunya sebagai umat yang berhak masuk surga, sementara orang dari agama lain tak layak masuk surga. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang ada di dalam Alquran (al-Maidah: 65).

Ajaran-ajaran dasar Islam tentang pluralitas dan keragaman seperti yang dinyatakan dalam Alquran itu sangat penting untuk kita angkat kembali, khususnya di tengah kondisi sosial kita sekarang ini yang terancam konflik dan perpecahan. Jika kita meyakini bahwa Alquran adalah sumber Islam paling utama, marilah kita kembali kepada Alquran, bukan kepada ajakan dan slogan orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi sesungguhnya tak mengerti Islam.

Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir jernih, berpikir dengan akal sehat yang tidak dikuasai oleh emosi dan obsesi berlebihan. Marilah kita kembali kepada semangat dasar Islam yang damai, adil, dan toleran. Marilah kita memahami Islam secara subtansial dan bukan secara literal. Marilah kita mementingkan isi dan bukan kulit, muatan dan bukan bentuk, makna dan bukan simbol.

Hari raya ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua untuk memposisikan diri kita masing-masing, apakah kita seorang muslim yang dewasa, yang matang, yang tidak terpengaruh oleh isu-isu politik murahan. Marilah kita jadikan hari raya ini sebagai tonggak kehidupan kita di masa depan yang lebih jujur, adil, dan terhormat.

Read More......

Sejarah Komputer

Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga sepuluh. Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Ini mewujudkansistem nombor perpuluhan. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. Campur tolak nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit.

Ahli-ahli perniagaan dari negeri China, Turki dan Yunani menggunakan abakus (sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur, tolak dan darab bermula beribu tahun lepas. Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. Semua pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu.

Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang Napier (Napier's bones). Di samping pengiraan asas campur, tolak, darab dan bahagi, alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Tulang Napier diperbuat daripada tulang, kayu, logam dan kad. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan.

Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Mesin kira Pascal telah dimajukan oleh William Leibnitz.

Pada tahun 1816, Charles Babbage membina 'the difference engine'. Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehingga dua puluh digit. Mengikut draf yang dicadangkannya, mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input, boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan, melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk cetakan pada kertas.

Konsep mesin ini memeranjatkan ahli-ahli sains pada masa itu kerana dianggap terlalu maju. Projek pembinaan ini walau bagaimanapun terbengkalai kerana ketiadaan sokongan teknikal yang dianggap terlalu maju pada masa tersebut. Babbage kemudian menumpukan perhatiannya kepada 'the analytical engine'. Kekurangan teknologi pada masa tersebut juga menyebabkan projek ini ditangguhkan. Walaupun gagal menyiapkan kedua-dua mesin, idea Babbage didapati amat berguna kepada pembentukan komputer moden pada hari ini. Semua komputer pada hari ini menggunakan model mesin seperti yang dicadangkan oleh Babbage, iaitu input, ingatan, pemprosesan dan output.

Kad tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industri tekstil pada mesin penenunan otomatik ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Mesin ini membaca data dengan mengenalisa kod-kod lubang pada kertas. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan penggunaan nombor binari dalam pemprosesan data.

Herman Hollerith mempopularkan penggunaan kad tebuk sebagai alat input data. Mesinnya yang menggunakan kad tebuk berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. Penggunaan kad tebuk kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran, analisa jualan dan sistem akuan kereta.

Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromakenikal dipanggil Mark I pada tahun 1937. Satu bahagian mesin ini adalah elektronik dan sebahagian lagi mekanikal. Bentuknya besar dan berat serta mengandungi talian wayer yang panjang. Semua operasi di dalam komputer dijalankan oleh geganti elektromagnetik. Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas. Sungguhpun demikian ia masih dianggap lembab dan terhad oleh kerana jumlah storan ingatan yang sedikit.

Komputer-komputer selepas tahun 1940 adalah elektronik sepenuhnya. Di samping pengiraan yang kurang tepat mesin-mesin mekanikal sebelum ini adalah terlalu besar, menggunakan kos yang tinggi untuk mengendalikannya dan memerlukan terlalu banyak tenaga manusia untuk pengawasan.

Evolusi komputer selepas tahun 1940 boleh dikelaskan kepada lima generasi. Angka dalam kurungan menandakan tarikh anggaran.

Generasi Pertama (1940 - 1959)
Generasi Kedua (1959 -1964)
Generasi Ketiga (1964 - awal 80-an)
Generasi Keempat (awal 80-an - ?)
Generasi Kelima (masa depan)

Generasi Pertama
Komputer-komputer generasi pertama menggunakan tiub-tiub vakum untuk memproses dan menyimpan maklumat. Tiub vakum berukuran seperti mentol lampu kecil. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Beribu-ribu tiub vakum diperlukan pada satu masa supaya setiap yang terbakar tidak menjejaskan operasi keseluruhan komputer. Komputer juga menggunakan tenaga elektrik yang banyak sehingga kadang-kadang menyebabkan gangguan pada kawasan sekelilingnya.

Komputer ini adalah 100% elektronik, berfungsi untuk membantu ahli sains menyelesaikan masalah pengiraan trajektori dengan pantas dan tepat. Saiznya amat besar dan boleh dikelaskan sebagai kerangka utama (main frame) . Contoh komputer generasi pertama seperti ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) dicipta oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946.

Perkembangan yang paling dihargai ialah permulaan komputer menyimpan ingatan di dalamnya, dikenali sebagai konsep aturcara tersimpan (stored program concept). Konsep yang dicadangkan oleh John von Neumann ini juga menitikberatkan penggunaan nombor binari untuk semua tugas pemprosesan dan storan.

Dr. Mauchly dan Eckert juga membantu pembinaan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) yang mengurangkan penggunaan tiub-tiub vakum. Pengiraan juga menjadi lebih cekap daripada ENIAC. EDVAC menggunakan sistem nombor binari dan konsep aturcara tersimpan.

Komputer EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tiub untuk menyimpan ingatan. Cara ini didapati lebih ekonomi daripada tiub vakum tetapi pada amnya ia masih dianggap terlalu mahal. EDSAC dimajukan oleh Unviersiti Cambridge, England.

Pada tahun 1951 Dr. Mauchly dan Eckert mencipta UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. Turut menggunakan tiub raksa (merkuri) untuk storan. UNIVAC I digunakan oleh Biro Banci Penduduk Amerika Syarikat. Selepas kejayaan ENIVAC I banyak komputer-komputer berkaitan pengurusan dan perniagaan muncul selepasnya.


Genarasi kedua
Komputer-komputer genarasi kedua menggunakan transistor dan diod untuk menggantikan tiub-tiub vakum, menjadikan saiz komputer lebih kecil dan murah. Daya ketahanan transistor didapati lebih baik kerana ia tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tiub vakum. Cara baru menyimpan ingatan juga diperkenalkan iaitu teras magnetik. Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh litaran elektrik. Keupayaan pemprosesan dan saiz ingatan utama komputer juga bertambah. Ini menjadi komputer lebih pantas menjalankan tugasnya.

Kemunculan FORTRAN dan COBOL menandakan permulaan bahasa peringkat tinggi untuk menggantikan pengaturcaraan dalam bahasa mesin yang lebih sukar. Dengan yang demikian pengendalian komputer menjadi lebih mudah.

Era ini juga menandakan permulaan minikomputer iaitu yang kedua terbesar dalam famili komputer. Harganya lebih murah berbanding daripada kerangka utama. Komputer DEC PDP- 8 ialah minikomputer pertama dicipta pada tahun 1964 bagi memproses data-data perniagaan. Lain-lain komputer dalam generasi ini ialah IBM 7090 dan IBM 7094.


Generasi ketiga
Penyelidikan mikroelektronik yang pesat berjaya menghaluskan transistor kepada saiz mikroskopik. Beberapa ratus ribu transistor ini dapat dipadatkan ke dalam kepingan segiempat silikon melalui proses yang dipanggil pengamiran skala besar (large scale integration, LSI), untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan panggilan cip.

Cip mula menggantikan transistor sebagai bahan logik komputer. Saiz cip yang kecil menjadikannya popular digunkan dalam kebanyakan alat elektronik dan harganya jauh lebih murah berbanding dengan komponen elektronik yang lain.

Jenis terkecil dalam famili komputer, mikrokomputer muncul dalam generasi ini. Mikrokomputer menjadi lebih cepat popular seperti jenama Apple II, IBM PC, NEC PC dan Sinclair. Mikrokomputer didapati amat praktikal kepada semua peringkat masyarakat kerana saiznya lebih kecil, harga yang murah dan kebolehannya berfungsi bersendirian. Sebuah mikrokomputer berupaya mengatasi komputer ENIAC dalam menjalankan sesuatu tugas.

Banyak bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC, Pascal dan PL/1. Kebanyakan mikrokomputer dibekalkan dengan pentafsir bahasa secara bina-dalam di dalam cip ROM untuk membolehkan bahasa BASIC digunakan. Ini menjadikan BASIC bahasa pengaturcaraan yang paling popular pada mikrokomputer.


Generasi keempat
Cip masih digunakan untuk pemprosesan dan menyimpan ingatan. Ia lebih maju, mengandungi sehingga beratus ribu komponen transistor didalamnya. Proses pembuatan cip teknologi tinggi ini dipanggil pengamiran skala amat besar (very large scale integration, VLSI). Pemprosesan dapat dilakukan dengan lebih pantas, sehingga berjuta bit sesaat. Ingatan utama komputer menjadi lebih besar sehingga menyebabkan storan skunder kurang penting. Teknologi cip yang maju ini mendekatkan jurang di antara mikrokomputer dengan minikomputer dan juga mikrokomputer dengan kerangka utama. Ini juga mewujudkan satu lagi kelas komputer dipanggil superkomputer, yang lebih pantas dan cekap berbanding kerangka utama.


Generasi kelima
Generasi kelima dalam siri evolusi komputer mungkin belum wujud lagi dan ia merupakan komputer impian masa depan. Rekabentuk komputer generasi kelima adalah lebih kompleks. Ia dijangka mempunyai lebih banyak unit pemproses yang berfungsi serentak untuk menyelesaikan lebih daripada satu tugas dalam satu masa.

Komputer generasi ini juga mempunyai ingatan yang amat besar supaya membolehkannya menyelesaikan lebih banyak masalah yang kompleks. Unit pemprosesan pusat juga mungkin boleh berfungsi kepada paras seperti otak manusia. Komputer impian ini dijangka mempunyai kepandaian tersendiri, mengesan keadaan sekeliling melalui pengelihatan dan bijak mengambil sesuatu keputusan bebas daripada kawalan manusia. Sifat luar biasa ini disebut sebagai "artificial intelligence".

Read More......

DILEMA ISLAM POLITIK DAN DEMOKRATISASI

DILEMA ISLAM POLITIK DAN DEMOKRATISASI

(Studi kasus Indonesia dan Iran)
Pengantar

Sampai pada tingkat tertentu, masyarakat agama dewasa ini dihadapkan pada situasi keagamaan dalam menghadapi proses globalisasi. Kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi meminggirkan nilai-nilai agama, menghancurkan ikatan unit-unit sosial masyarakat dan pada akhirnya memisahkan agama dari dasar-dasar organisasinya, sepenuhnya dapat dipahami. Meskipun demikian, hendaknya masyarakat agama tidak kehilangan penglihatannya yang lebih luas.

Sebanding dengan berkembangnya proses globalisasi, sebenarnya disana sini muncul apa yang disebut revitalisasi agama. Hal ini berkembang terutama sejak awal dasawarsa 1980-an. Pada periode itu, pendulum kehidupan sosial politik Amerika Serikat –untuk menyebut contoh kasus sebuah negara yang sering dipandang sebagai “sekuler” – bergerak ke “kanan” (Effendi, 2000:16). Fenomena ini, dapat dilihat sebagai pertanda bangkitnya kesadaran kolektif masyarakat akan arti pentingnya agama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara itu. Tapi gerakan keagamaan seperti apa yang sesuai dengan konteks sosio historis ini?

Islam Dan Negara

Akhir-akhir ini, fenomena kebangkitan agama dan demokratisasi banyak menyedot perhatian. Prinsip kebebasan dan arus budaya global hampir merebak ke semua negara. Penguasa dan negara ototiter sudah tidak lagi menarik perhatian dunia, bahkan dihalangi kehadirannya. Revitalisasi agama yang mengarah pada politisasi dan gerakan radikal menjadi pemberitaan yang tak habis diperbincangkan.

Diluar wilayah praksis diatas, di sana sini juga muncul wacana teoritis yang membangkitkan optimisme masyarakat agama bahwa perubahan sosial tidak secara otomatis merupakan ancaman, sosiolog kenamaan seperti Robert Bellah (Bellah, 2000:237) misalnya melihat saling berkaitnya nilai-nilai agama dengan masalah-masalah keduniaan dalam perspektif civil religion yang tumbuh di Amerika Serikat dalam perspektif bahwa agama dalam banyak hal bukan merupakan persoalan yang bersifat “pribadi” (private), tetapi justru berwatak “publik” (public). Artinya, agama sebenarnya lebih banyak mengandung berkaitan dengan kemaslahatan umum, daripada pribadi. Karenanya, agama adalah sesuatu yang seharusnya dan pada dasarnya deprivatized.

Penelitian John L. Esposito dan John O. Voll (1996) menyentakkan kesadaran masyarakat Islam, bahwa dari sekian banyak negara Islam, lebih banyak yang otoriter daripada yang demokratis (Esposito dan Voll, 1996:266). Dalam penelitiannya atas enam negara (Malasya, Iran, Sudan, Aljazair, Mesir, Pakistan), terbukti hanya Malaisya dan Pakistanlah yang gerakan keagamaan dan rakyatnya mendekati kultur demokrasi. Sedang yang lainnya justru masih menjalankan gerakan radikal, fundamental, dan merongrong kekuasaan yang sah. Mereka juga menjelaskan, bahwa kesesuaian Islam dan demokrasi tergantung tradisi yang ada pada negara-negara masing-masing. Walaupun pemerintahan yang resmi dikuasai Islam hanyalah Iran dan Sudan, namun itu belum menjamin adanya demokrasi di negara tersebut.

Kenyataan di atas harus kita akui secara obyektif, bahwa meskipun Rasulullah di Madinah telah mewariskan Piagam Madinah yang menurut Robert N. Bellah lebih modern dari zamannya akan tetapi perilaku umatnya masih jauh dari sikap Nabi yang diteladaninya (Bellah, 2000:56). Masyarakat egaliter dan penghargaan sesama yang nampak pada zaman Nabi, lambat laun terhapus dengan terciptanya sistem monarki pada zaman dinasti Umawiyah, Abbasiyah, dan seterusnya.

Pasca wafatnya Nabi, perdebatan epistemologis tentang hubungan agama dan negara pun mengemuka dengan ramai di kalangan Islam, tentunya berdasarkan pemahaman keagamaan yang disandarkan pada teks Al-Qur’an dan As-Sunnah. Begitu juga perdebatan tentang kesesuaian antara Islam dan Demokrasi, Islam dan Hak non Muslim, serta permasalahannya kontemporer lainnya. Tidak kurang dari Fazlur Rahman, Ali Abdur Raziq, Husain Haekal, Abdul Karim Soroush, dan sebagainya menyumbangkan pemikiran tentang hal itu. Secara lebih lengkap, Charles Kurzman dalam Wacana Islam Liberal (2001) menuliskan dan mengumpulkan tentang pengelompokan pola keIslaman dan isu-isu yang diangkatnya.

Perdebatan ini tentu saja positif, akan tetapi tentu ada aspek lain yang mesti diperhatikan, yaitu aspek aksiologis dan problem transformasi umat. Anehnya, perdebatan epistemologis yang ramai menyeruak itu, kurang diimbangi oleh pelaksanaan konsep demokrasi. Bahkan pembangunan sistem dan pembentukan struktur demokrasi nyaris absen dari agenda penguasa dan pemikir Islam.

Juan J. Linz (2001) menyebutkan standar negara yang bisa dikategorikan demokratis. Standar itu adalah: adanya masyarakat sipil yang otonom, adanya masyarakat politik yang berjiwa negarawan, adanya efektivitas birokrasi, adanya masyarakat ekonomi yang bebas dan tekendali, dan terakhir adanya konstitusi (hukum) yang harus dipatuhi dan ditegakkan secara bersama-sama (Linz, 2001:38).

Maka, umat Islam baik yang duduk sebagai penguasa ataupun yang menjadi warga negara biasa, harus bersama-sama mewujudkan keenam hal tersebut. Karena, justru penegakan hukum dan prinsip kebebasanlah yang kurang tampak pada mayoritas pemerintahan Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Bercermin dari kasus Indonesia dan Iran

Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar-akar geneologisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke 13 dan awal abad ke 14, ketika Islam pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di nusantara ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah, dalam dialognya yang bermakna dengan realitas sosio-kultural dan politik setempat, Islam terlibat politik (Effendi, 1998:21).

Pada kenyataannya, sepanjang perkembangannya di Indonesia, Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini. Meskipun demikian, menurut sejumlah pengamat, hal ini tidak serta merta mengandaikan bahwa Islam secara inheren adalah agama politik (Smith, 1974).

Dengan latar belakang sejarah yang demikian, maka wajar apabila organisasi berbasis umat Islam, yang lahir di Indonesia, memiliki watak pergerakannya yang tidak lepas dari keterhubungannya dengan persoalan politik (kenegaraan). Setidaknya terdapat tiga aliran pemikiran politik yang menjelaskan hubungan Islam dan negara (Sjadjali, 1990:132). Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni yang hanya mengyangkut hubungan antra manusia dan Tuhannya. Sebaliknya, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Aliran ini disebut revivalisme, yakni suatu faham politik yang menginginkan kebangkitan Islam lewat praktek politik Islam yang diteladani oleh nabi Muhammad SAW dan Khulafau Al-Rasydun. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Syekh Hasan Al Banna, Sayid Qutb, syekh Muhammad Rasyd Ridha dan Maulana A. Al Maududi.

Aliran Kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan masalah kenegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas mengajak manusia untuk kembali pada kehidupan yang mulia, dan nabi tidak pernah dimaksudakan untuk mendirikan dan mengepalai sebuah negara. Aliran ini disebut sekularisme, yakni suatu paham yang memisahkan agama dari negara, juga menolak determinisme bentuk negara (politik) pada Islam. Paham ini di dukun oleh Ali Abd Al Raziq dan Thaha Husein.

Aliran Ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Yang juga memiliki sistem ketatanegaraan. Tetapi juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai bagi kehidupan bernegara. Pentingnya tata nilai bagi kehidupan bernegara, sebagaimana tujuan negara yang harus mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan subtansial masyarakat, membuat negara memerlukan agama. Dalam konteks inilah, disebut simbiotisme. Adapun tokoh-tokohnya adalah Al Mawardi. Al gozali, Dr. Muhammad Husein Haikal dan Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu yang berpendapat bahwa Islam bukan agama yang semata-mata, melainkan juga mempunyai hukum-hukum yang mengatur sesama muslim dan sesama mahluk hidup lainnya, yang untuk pelaksanaan dan pengawasannya memerlukan penguasa, lengkap dengan aparatnnya. Dan tugas tersebut merupakan tanggung jawab kepala negara beserta perangkat pemerintahannya (Ibid :132).

Sementara itu, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia sendiri pada sebagian tahapan sejarahnya merupakan cerita antagonistis, saling berhadap-hadapan. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri republik ini – yang pada dasarnya sebagian besar muslim - mengenai Indonesia yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas adalah apakah negara bercorak Islam atau nasionalis (Effendi, Opcit : 160).

Konstruk kenegaraan pertama mengharuskan agar Islam diakui dan diterima sebagai dasar idiologi negara. Sementara konstruk kenegaraan yang kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila, sebuah idiologi yang sudah di-dekonfessionalisasi (Ibid : 23-38).

Menurut taufik Abdullah, dasa warsa 1920-an dan 1930-an merupakan dasawarsa ideologi dalam sejarah modern Indonesia. Dimasa-masa inilah berbagai jenis ideologi yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan mulai diperdebatkan di kalangan kaum pergerakan nasional (Abdullah, 1987:15). Ideologisasi ini mengakibatkan, pertama makin diperjelasnya struktur intern panji-panji Islam, sehingga perbedaan yang kemudian bersifat aliran ini bertambah rumit karena adanya pengaruh ide yang bersumber dari Barat, seperti Marxisme dan Nasionalisme sekuler (Ibid : 30).

Kritik Olivier Roy sesungguhnya ada yang relevan untuk politik Islam Indonesia, yaitu adanya keengganan kalangan politik Islam untuk membangun sumberdaya manusia, terutama lewat pengkajian ilmu pengetahuan secara mendalam dan pengaturan manajemen yang efisien (Oliver, 2001:18). Selama ini, kekuatan politik Islam lebih banyak dikerahkan pada aspek ideologis, simbolis, dan kekuasaan yang bersifat semu dan sesaat, hal ini tidak beda dengan kondisi negara Iran yang hampir saja menjadi rujukan pola pemerintahan Islam di dunia.

Dalam banyak segi, republik Islam Iran adalah bentuk pemerintahan yang paling mendekati demokrasi. Khomeini mendirikan negara Islam melalui konsensus rakyat sebagian besar orang Iran masih tetap mendukung rezim itu. Akan tetapi, bagi mereka yang keberatan dengan hukum Islam, konsekuensi-konsekuensi itu sangat mengerikan.” Banyak orang mungkin memperdebatkan dukungan mayoritas rakyat terhadap rezim itu. Namun, sifat semidemokratisnya sangat jelas (Esposito dan Voll, 1999:84).

Di satu pihak, Iran telah memfungsikan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia tetap berdiri setelah Ayatullah Khomeini meninggal, dan telah memilih seorang presiden dan parlemen yang melibatkan perdebatan seru dan, dalam batas-batas tertentu, bebas untuk berselisih pendapat dengan pemimpinnya. Di lain pihak, Iran menikmati pluralisme terbatas (Ibid : 97). Kebebasan untuk mengungkapkan diri dibatasi oleh ideologi Islam Iran dan kepercayaan bahwa hukum dan nilai-nilai Islam itulah yang merupakan tuntunan bagi masyarakat. Individu, organisasi, partai politik dan lembaga harus beroperasi di dalam parameter-parameter identitas dan komitmen Islam revolusioner Iran yang sering berubah-ubah.

Dengan demikian, ideologi dan tuntunan Islami dari negara itu berimplikasi kepada kontrol negara atas pers dan media massa, serta penerapan aturan yang menetapkan minuman, pakaian (bagi kaum wanita dan kaum pria) dan Ibadah. Namun bahkan di sini, pers, sebagaimana parlemen Iran, sangat beraneka ragam dan, dalam batas-batas tertentu, bersikap kritis sejak soal kepemimpinan dan land reform hingga pendidikan, perdagangan dengan barat, dan kedudukan kaum perempuan.

Sejak awal berdirinya republik Islam itu, betapapun karismatis dan berkuasanya Ayatullah Khomeini, berbagai fraksi ramai bersaing untuk meraih kekuasaan dan, demikian, tolenransi pemerintah terhadap pluralisme serta perbedaan pendapat benar-benar diuji (Azyumardi, 1996:75). Meskipun kepemimpinan di Irak tetap setia pada revolusi, perbedaan pendapat dan kebijakan yang penting berlangsung di antara fraksi-fraksi yang bersaing menyangkut isu-isu kebijakan dalam negeri dan luar negeri seperti land reform, nasionalisasi, penyebarluasan revolusi ke luar negeri dan hubungan dengan barat.

Upaya-upaya pasca revolusi untuk menawarkan dan melaksanakan alternatif Islam bagi program modernisasi Syah itu telah memunculkan perbedaan yang mendalam antara pihak yang mendukung dan reformasi sosio-ekonomi radikal melalui kontrol negaea atas ekonomi. Tafsir-tafsir yang saling bersaing punmuncul akibat perbedaan tafsir ikhwal hukum Islam dan perbedaan kepentingan kelompok yang saling bertentangan.

Suara mayoritas dalam parlemen berupaya meloloskan undang-undang yang diharapkan dapat melahirkan reformasi sosial sejati melalui land reform, perluasan kontrol negara atas ekonomi, dan pembatasan usaha bebas. Para pedagang yang telah menjadi tulang punggung finansial bagi para ulama dan revolusi, bersama dengan para pemilik tanah(di antara mereka itu adalah sejumlah ulama) tegas-tegas menetang upaya semacam itu. Secara efektif mereka melobi Dewan Pelindung sehingga dewan itu secara konsisten menveto undang-undang reformasi tersebut karena bertentangan dengan hukum Islam. Sementara kaum tradisionalis ini cukup puas dengan mengutip norma-norma yang telah berusia berabad-abad, para tokoh pembaharu yang lebih radikal menegaskan bahwa keadaan-keadaan baru itu membutuhkan tafsir-tafsir hukum yang baru pula.

Perbedaan menyangkut kebijakan ekonomi itu sama tajamnya dengan perbedaan politik di antara kaum pragmatis dengan kaum garis keras yang radikal. Kubu pertama pada 1980-an diwakili oleh Hashemi Rafsanjani, juru bicara parlemen, Ali Akbar Velayati, menteri luar negeri dan Ali Kha meini, presiden. Kubu kedua dipimpin oleh Hussein Musavi, perdana menteri, dan Ali Mohtashemi, menteri dalam negeri. Perbedaan antarfraksi ini tampak jelas dalam searngkaian peristiwa. Pada Oktober 1986, Mehdi Hashemi, kepala Biro yang bertanggung jawab mengekspor revolusi, ditangkap dan kemudian dihukum mati. Kubu garis keras membocorkan imformasi kepada pers mengenai pertemuan-pertemuan Robert McFarlane, mantan penasehat keamanan nsional AS, dan Rafsanjasi, dan mengenai penjualan persenjataan AS kepada Iran guna membebaskan para sandera Amerika di Libanon (Esposito dan Voll, Op.Cit. : 98).

Negara yang tercipta melalui revolusi mempunyai kekuatan populis yang istimewa. “mengingat kecongkakan dan kepongahan Syah, penggantinya yang bersorban itu justru mampu memimpin negara yang jauh lebih kukuh. Republik teokrasi itu telah menutup kesenjangan yang melumpuhkan antara negara dan mayarakat yang sebelumnya menjadi ciri kehidupan politik Persia (Esposito, 1990:249). Apakah upaya menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat ini mennadai adanya gerakan menuju sistem politik yang lebih demokratis atau tidak, hal itu masih diperdebatkan. Namun ia telah memberikan landasan bagi perdebatan publik yang lebih besar dan bagi konsensus yang memungkinkan terjadinya transisi yang sukses menuju era pasca Khomeini. “Konsensus luas yang memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan yang lancar di Iran tercapai di musim semi 1989 setelah melalui perdebatan terbuka yang luar biasa selama hampir satu tahun,” dan secara tepat diramalkan pada waktu itu bahwa pada era baru ini, “pilitik Iran akan banyak diwarnai tawar-menawar intrarezim, perdebatan nasional dan pencapaian dan pencapaian-ulang konsensus yang dapat diterima oleh sebagian besar aktor-aktor penting dan para pendukung mereka (Esposito dan Voll, Op.Cit.:99).

Pada ulang tahun keenam belas revolusi (1995), Republik Islam juga berhasil mempertahankan diri selama lebih dari setengah dasawarsa setelah khomeini, dan tidak lagi dipandang semat-mata sebagai rezim “pasca Khomaini”. Dalam kaitan dengan isu-isu dasar demokrasi dan Republik Islam, ada penegasan yang berkesinambungan atas pentingnya partisipasi rakyat, konsensus, dan kebebasan.

Dalam struktur politik Iran yang sedang berkembang, tidak ada sistem multipartai atau oposisi ekeftif yang diizinkan membuka suara. Bahkan kelompok-kelompok oposisi yang lebih mendukung perubahan damai dan revolusiner daripada penggulingan melalui kekerasan, pada kesempatan peringatan ulang tahun keenam belas, menyerukan kepada semua kelompok agar “bersatu untuk menekan para pemimpin Islam di Iran agar menghentikan gertakan mereka, menyelenggarakan pemilihan umum bebas, dan mengembalikan pemeritahan ke tangan rakyat. Namun pemilihan umum reguler telah diselenggarakan dan mereka tetap ditantang secara aktif oleh orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, bahkan jika pendapat-pendapat itu berada dalam perspektif Republik Islam.

Paling sedikit, pemilihan-pemilihan umum itu telah menjadi arena bagi perdebatan antara fraksi-fraksi utama. Ini tampak dengan jelas pada 1992 dalam pemilihan umum parlemen setelah kematian Khomeini. Pada waktu itu, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum reguler secara lambat laun berkembang menjadi proses pengaturan persaingan fraksi di antara blok-blok kekuasaan agama di Iran (Ibid.:99).

Laporan HAM yang diterbitkan oleh Freedom House pada 1987-1988, sebuah lembaga independen HAM yang didirikan pada 1941, menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM di negara-negara Islam cukup memprihatinkan. Laporan itu menunjukkan bahwa tidak ada negara Islam atau negara Muslim yang dapat dikategorikan “bebas”. Jika diperiksa, rekor negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah NF (not free (tidak bebas)) atau PF (partly free (setengah bebas)). Indonesia dan Malasiya, misalnya dinilai negara yang dikategorikan bernilai NF (Gastil, 1988:7). Laporan Freedom itu disusun berdasarkan masukan-masukan dari ahli-ahli kawasan, wartawan, konsultan internasional, berbagai organisasi nonpemerintah (NGO), dan pakar-pakar hak asasi manusia. Landasan klasifikasi Freedom House adalah studi komparatif dan empiris, dengan menggunakan seperangkat kriteria sebagai rujukan. Jadi, obyektifikasi laporan itu paling tidak relatif bisa diterima kebenarannya.

Seiring dengan dihapuskannya perbudakan, maka sekarang ini banyak negara Islam yang juga mengintrodusir hukum Barat sebagai pelengkap hukum Islam yang terkodifikasi dalam Syari’ah. Maka, banyak negara-negara Islam yang mengakui dan menjalankan persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan, kebebasan beragama, dan hukum domestik lainnya. Namun, ada juga beberapa negara Islam yang hingga saat ini masih memberlakukan diskriminasi terhadap hak wanita dan kaum non agama selain Islam.

Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Sudan adalah contoh negara-negara Islam yang belum menerima Deklarasi HAM Universal dan juga belum mengakui hak persamaan terhadap hak perempuan dan umat agama lain. Keempat negara itu masih berpegang teguh terhadap Syari’ah, karena ia dianggap sebagai cara hidup Islam berdasakan wahyu Ilahi yang tidak dapat digantikan oleh sistem apapun dan dari manapun. Menurut mereka juga, aturan-aturan Syari’ah harus terus berlaku dalam persoalan-persoalan keluarga dan waris di seluruh dunia Muslim. Akibatnya, seluruh aturan Syari’ah yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan zaman atau melanggar hak asasi kaum perempuan dan kebebasan beragama tetap dilegalkan.

Sedangkan Afghanistan, Bahrain, Irak, Libya dan Syria—meskipun hukum Islam di negara itu hanya memainkan peranan pinggiran, pelanggaran HAM di negara tersebut juga mendapatkan sorotan tajam. Karena, penghargaan dan akomodasi terhadap hak perempuan dan penghormatan terhadap umat agama lain di negara-negara tersebut berjalan secara kurang baik. Jadi, pada dasarnya pelanggaran HAM tidak tergantung pada pelaksanaan hukum Islam secara formal di suatu negara. Sebab, pelanggaran HAM tersebut bisa berbentuk tindakan penganiayaan rutin, pemenjaraan dan pembunuhan lawan politik, hukuman mati secara kilat pada pelaku tindak pidana, kekerasan terhadap kaum minoritas, penangkapan sewenang-wenang, dan proses peradilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Setidaknya, tiga negara (Sudan, Pakistan, dan Iran) akan menjelaskan praktek HAM di kalangan masyarakat Islam kontemporer. Sejak Pakistan dan Sudan melakukan proyek Islamisasi, hak-hak kaum perempuan dan sipil yang sebelumnya mendapat legislasi dari Dewan Peradilan yang progresif, dicabut untuk selamanya.

Iran adalah negara yang juga disorot atas pelanggarannya terhadap HAM. Pasca jatuhnya rezim Shah Reza Pahlevi pada tahun 1979 oleh revolusi Islam Iran, maka negara Islam memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan para mullah. Imam Khomeini yang dinobatkan menjadi kepala Wilayah al-Faqih, memberlakukan hukum Islam sebagai dasar konstitusi negara yang mengatur segala urusan, baik agama maupun politik.

Akan tetapi, pelaksanaan HAM yang mengalami ketersendatan pada masa Reza Shah, tidak mencapai kemajuan yang cukup berarti pada masa Khomeini. Karena, pada masa Khomeini, pelanggaran HAM seperti yang disebutkan di atas masih banyak terjadi di negeri ini. Bahkan, kebebasan perempuan dan penghormatan terhadap kaum non Muslim mengalami kemunduran yang cukup memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan merosotnya porsi kursi keterwakilan perempuan di parlemen sangat mencolok. Di samping itu kasus fatwa pemurtadan dan hukuman mati dari Imam Khomeini terhadap Salman Rusdhie juga dianggap sebagai pelecehan terhadap kebebasan berpikir dan beragama (an-Na’im, 1996:347-349)

Diskriminasi atas nama agama dan gender jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Ibid :339-344). Diskriminasi atas nama agama telah dibangun dengan berbagai alasan besar yang berasal dari konflik dan perang masa lalu yang tidak perlu dipelihara lagi. Sedangkan diskrimasi gender banyak berasal dari doktrin teks agama dan budaya masayarakat setempat pada masa lampau yang kurang menghargai perempuan. Sekarang ini, diskriminasi gender dan agama secara moral dan politik sekarang ini tentu tidak bisa diterima oleh masyarakat dunia.

Pengalaman Iran tidak memberikan jawaban pasti bagi persoalan hubungan antara Islam dan demokrasi, Iran memang telah menunjukan sejauh mana isu-isu seputar patisipasi politik rakyat dan konsesus telah menjadi bagian dari cakrawala politik di Republik Islam Iran, dan dimanfaatkan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak oposisi, dan dengan demikian membuka berbagai jalan untukmendefinisikan demokrasi. Bagi sebagian orang, pengalaman Iran menegaskan kemungkinan untuk menciptakan suatu demokrasi Islam. Bagi sebagaian yang lain, ia hanya menegaskan watak ototriter pranata-pranata dan praktik politik Muslim.

Penutup

Politik Islam Indonesia dan Iran ke depan haruslah melakukan –meminjam istilah Kuntowijoyo- obyektifikasi terhadap praktek perjuangan politiknya (Kuntowijoyo, 2001:300). Artinya, mereka yang bergerak di level partai dan ormas keIslaman seyogyanya memperjuangkan aspek-aspek substansi Islam, memperbaiki pendidikan, memberantas KKN, dan bersifat toleran terhadap umat agama lain demi melakukan pembebasan kemanusiaan. Di samping itu, umat Islam yang bergerak di jalur lain, hendaknya tidak apatis dan mau melakukan sinergi positif dengan kelompok di atas. Pola-pola oposisi biner seharusnya tidak lagi dijadikan paradigma pandangan umat Islam.

Memahami makna atau posisi agama sebagaimana digambarkan di atas adalah satu hal. Meletakanya dalam situasi yang lebih real, ketika agama secara empiris dihubungkan dengan dengan berbagai persoalan sosial –kemasyarakatan, merupakan hal lain. Dan dalam konteks yang terakhir ini sering ditemukan ketegangan-ketegangan antar kedua wilayah tersebut-agama dan persoalan keduniaan. Ini benar, khususnya jika pola hubungan antara agama dan persoalan keduniaan yang ingin dikembangkan bersifat legalistik dan formalistik. Sebab, pola seperti ini mempunyai kecenderungan untuk mengesampingkan realitas spasio-temporal dan partikularitas di mana suatu masyarakat agama hidup bertetangga. Simbol-simbol formal-legal dan bukan substansi akan dengan mudah berbenturan dengan realitas sosial yang majemuk (Azyumardi, 2000:149).

Dasar dari pandangan seperti ini sebenarnya sederhana. Baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia. Dalam konteks seperti itu, hampir-hampir tak ada kesulitan bagi agama apapun untuk menerima premis tersebut. Secara teologis, labih-lebih Islam, hal ini dikarenakan oleh watak omnipresent agama, yaitu bahwa agama, baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya “hadir di mana-mana”, ikut mempengaruhi dan bahkan membentuk struktur sosial, budaya. Ekonomi, politik serta kebijakan publik. Dengan ciri seperti itu, dipahami bahwa dimanapun suatu agama berada, ia diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh wacana kegiatan manusia, baik yang bersifat sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Sementara itu, secara sosiologis, tak jarang agama menjadi faktor penentu dalam proses transformasi dan modernisasi.

Berkaca dari ini semua akhirnya, politisi Islam sekarang sudah selayaknya tidak hanya terjebak pada simbol-simbol politik yang ada, entah sosialis, nasionalis, maupun agamis. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah yang cerdik melakukan prioritas tindakan dan kebijakan politik demi demokratisasi. Jadi, bukan pemerintahan atau partai yang hanya pandai beretorika dan mengelabui massa dengan mengedepankan ideologi tertentu. Krisis politik, ekonomi, hukum, moral, dan budaya yang terjadi di dunia Islam sudah waktunya diselesaikan bersama tanpa terjebak pada simbol warna golongan dan ideologi.

Oleh : Anjar Nugroho

Read More......

Filsafat Ilmu dalam Perspektif Al-Quran

Di dalam Al Qur’an terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk (‘ilma, ‘ilmi, ‘ilmu, ‘ilman, ‘ilmihi, ‘ilmuha, ‘ilmuhum) terulang sebanyak 99 kali, (Ali Audah, 1997: 278-279). Delapan bentuk ilmu tersebut di atas dalam terjemah Al Qur’an Departemen Agama RI, cetakan Madinah Munawwarah (1990), diartikan dengan: pengetahuan, ilmu, ilmu pengetahuan, kepintaran dan keyakinan. Sedangkan kata ‘ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab ‘alima = mengetahui, mengerti. Maknanya, seseorang dianggap mengerti karena sudah mengertahui obyek atau fakta lewat pendengaran, penglihatan dan hatinya.
Kata ilmu dalam pengertian teknis operasional ialah kesadaran tentang realitas. Pengertian ini didapat dari makna-makna ayat yang ada di dalam Al Qur’an. Orang yang memiliki kesadaran tentang realitas lewat pendengaran, penglihatan dan hati akan berfikir rasional dalam menggapai kebenaran (QS. 17 : 36).

"Pengetahuan (‘ilm) boleh merupakan suatu persepsi terhadap esensi segala sesuatu, mahiyat "suatu bentuk persepsi yang bersahaja yang tidak disertai oleh hukum atau boleh merupakan oppersepsi; yaitu hukum bahwa sesuatu hal adalah hal itu" (Ibn Khaldun, 2000: 669).
"Ilmu itu harus dinilai dengan konkrit. Hanya kekuatan intelektual yang menguasai yang konkritlah yang kana memberi kemungkinan kecerdasan manusia itu melampaui yang konkrit" (Muhammad Iqbal, 1966, 129).
Menyimak dari pandangan Ibn Khaldun dan Iqbal tentang ilmu, dapat ditarik satu garis lurus bahwa ilmu atau realitas kebenaran akan hadir secara utuh dalam persepsi individu, walaupun dalam pemahaman bisa berbeda atas suatu realitas atau obyek. Kehadiran secara utuh dari suatu obyek terhadap subyek adalah suatu realitas yang tak bisa dielakkan. Inilah yang oleh Iqbal dikatakan bahwa ilmu itu harus dinilai dengan konkrit, yakni ilmu harus bisa terukur kebenarannya.FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF QUR’AN
(Tafsir Ulang Epistemologi)
Yusra Marasabessy

Di dalam Al Qur’an terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk (‘ilma, ‘ilmi, ‘ilmu, ‘ilman, ‘ilmihi, ‘ilmuha, ‘ilmuhum) terulang sebanyak 99 kali, (Ali Audah, 1997: 278-279). Delapan bentuk ilmu tersebut di atas dalam terjemah Al Qur’an Departemen Agama RI, cetakan Madinah Munawwarah (1990), diartikan dengan: pengetahuan, ilmu, ilmu pengetahuan, kepintaran dan keyakinan. Sedangkan kata ‘ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab ‘alima = mengetahui, mengerti. Maknanya, seseorang dianggap mengerti karena sudah mengertahui obyek atau fakta lewat pendengaran, penglihatan dan hatinya.
Kata ilmu dalam pengertian teknis operasional ialah kesadaran tentang realitas. Pengertian ini didapat dari makna-makna ayat yang ada di dalam Al Qur’an. Orang yang memiliki kesadaran tentang realitas lewat pendengaran, penglihatan dan hati akan berfikir rasional dalam menggapai kebenaran (QS. 17 : 36).
"Pengetahuan (‘ilm) boleh merupakan suatu persepsi terhadap esensi segala sesuatu, mahiyat "suatu bentuk persepsi yang bersahaja yang tidak disertai oleh hukum atau boleh merupakan oppersepsi; yaitu hukum bahwa sesuatu hal adalah hal itu" (Ibn Khaldun, 2000: 669).
"Ilmu itu harus dinilai dengan konkrit. Hanya kekuatan intelektual yang menguasai yang konkritlah yang kana memberi kemungkinan kecerdasan manusia itu melampaui yang konkrit" (Muhammad Iqbal, 1966, 129).
Menyimak dari pandangan Ibn Khaldun dan Iqbal tentang ilmu, dapat ditarik satu garis lurus bahwa ilmu atau realitas kebenaran akan hadir secara utuh dalam persepsi individu, walaupun dalam pemahaman bisa berbeda atas suatu realitas atau obyek. Kehadiran secara utuh dari suatu obyek terhadap subyek adalah suatu realitas yang tak bisa dielakkan. Inilah yang oleh Iqbal dikatakan bahwa ilmu itu harus dinilai dengan konkrit, yakni ilmu harus bisa terukur kebenarannya.
SUMBER ILMU
Jika ilmu diistilahkan sebagai kesadaran tentang realitas, maka realitas yang paling utama ketika manusia itu lahir adalah alam semesta (mikro kosmos dan makro kosmos). Di alam inilah manusia mulai mendengar, melihat dan merasakan obyek-obyek yang dialaminya berupa suara, bentuk dan perasaan. Alam ini merupakan satu titik kesadaran awal untuk mengenal realitas terutama diri sendiri. Setelah manusia mengalami kedewasaan dan sempurna akalnya, maka ia mulai berpikir tentang metarealitas, yakni suatu kekuatan supernatural yang ikut bermain dan sibuk mengurus proses-proses penciptaan dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Atau dari mati menjadi hidup, kemudian dari hidup menjadi mati (QS.2: 28).
Kehadiran alam fisika sebagai realitas menjadi jembatan untuk melihat sesuatu yang bersifat metafisika yakni Yang Ada di balik fisik dan ciptaan-ciptaan itu. Keragaman alam semesta yang tak terhingga oleh manusia merupakan kenyataan-kenyataan yang tak bisa ditolak begitu saja tanpa argumentasi yang logis, yang berangkat dari kesadaran tentang realitas yang diperoleh dari pendengaran, penglihatan dan hati.
Dengan demikian manusia akan menyadari dengan sendirinya tentang kehariran alam semesta sebagai realitas fisika dan kehadiran Allah SWT sebagai realitas metafisika. Alam fisika sebagai realitas terbuka, sedangkan alam metafisika sebagai realitas tertutup. Alam semesta yakni mikro kosmos dan makro kosmos hadir sebagai realitas untuk mengukuhkan eksistensi Tuhan sebagai pemilik mutlak yang tak pernah punah, sedangkan alam semesta itu sendiri bisa punah sebagai suatu yang nisbi alias tidak kekal.
Alam semesta adalah sumber ilmu yang kedua yang merupakan ciptaan Allah SWT karena sebelum adanya alam semesta, Allah lebih dahulu ada yang tidak berpermulaan dan tak berakhir. Sedangkan alam memiliki permulaan dan masa akhir. Oleh karena itu ilmu dari Allah yang bersifat langsung bersifat absolut, sedangkan ilmu lewat alam semesta bersifat relatif.
"Menurut Al Qur’an, mempelajari kitab alam akan mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada manusia dan menampakkan koherensi (keterpaduan), konsistensi dan aturan di dalamnya. Ini akan memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmunya sebagai perantara untuk menggali kekayaan-kekayaan dan sumber-sumber yang tersembunyi di dalam alam dan mencapai kesejahteraan material lewat penemuan-penemuan ilmiahnya (Ghulsyani, 1990:54).
Al Qur’an sebagai kitab "tertutup" yang merupakan kondifikasi wahyu yang menurut teori-teori keilmuan yang tak terhingga penafsirannya sampai hari Qiyamat. Sedangkan alam semesta sebagai kitab "terbuka" yang tak terhingga pula untuk dieksperimen sampai hari Qiyamat. Dua sumber mata air (pengetahuan, ilmu dan teknologi), yang abadi dan tak pernah kering dalam konteks kehidupan keduniaan. Al Qur’an sebagai "kitab tertutup" dan alam semesta sebagai "kitab terbuka" saling memperkuat kedudukannya masing-masing. Artinya, Al Qur’an memuat informasi-informasi tentang material dan struktur alam semesta, sedangkan rahasia-rahasia alam semesta bisa kita cari informasinya lewat Al Qur’an dan alam semesta itu sendiri, karena Al Qur’an merupakan wahyu Allah dan alam adalah ciptaan Allah. Dengan demikian, realitas kebenaran bisa ditemukan di dalam Al Qur’an sekaligus juga bisa ditemukan pada alam semesta karena berasal dari satu sumber yakni Allah SWT Maha Kreatif alias Pencipta.
Selain alam semesta dan Al Qur’an, masih ada satu sumber lagi yakni Hadits yang berupa petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, berdasarkan pemberitahuan atau aplikasi dari petunjuk wahyu kepada Nabi SAW terutama pengetahuan dan ilmu tentang tata cara beribadah mahdhah yang kita lakukan selama ini seperti; shalat, zakat, puasa, dan haji, lebih banyak kita mendapat model atau contoh langsung dari Rasulullah SAW, yang secara esensial tidak bisa diubah atau ditukar dengan cara-cara yang lain.
Di dalam kitab As-Sunnah Mashdaran li Al-Ma’rifah wa Al-Hadharah, dijelaskan bahwa "Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al Qur’an bagi fikih dan hukum Islam. Sunnah juga merupakan sumber bagi da’wah dan bimbingan bagi seorang muslim, ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan religius (keagamaan), humaniora (kemanusiaan), dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka" (Yusuf Al Qardhawy, 1997:101).

RASIONALITAS DAN SPIRITUALITAS DALAM ILMU
Berangkat dari kesadaran tentang realitas atas tangkapan indra dan hati, yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu obyek atau relitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses rasionalitas dalam ilmu. Sedangkan proses rasionalitas itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami metarsional sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik obyek rasional yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini yang disebut sebagai transendensi, di dalam firman Allah (QS. 3: 191), artinya:
(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.
Bagi orang-orang yang beriman, proses rasionalitas dan spriritualitas dalam ilmu bagaikan keeping mata uang, antara satu sisi dengan sisi yang lain merupakan satu kesatuan yang bermakna. Bila kesadarannya menyentuh realitas alam semesta maka biasanya sekaligus kesadarannya menyentuh alam spiritual dan begitupun sebaliknya.
Hal ini berbeda dengan kalangan yang hanya punya sisi pandangan material alias sekuler. Mereka hanya melihat dan menyadari keutuhan alam semesta dengan paradigma materialistik sebagai suatu proses kebetulan yang memang sudah ada cetak birunya pada alam itu sendiri. Manusia lahir dan kemudian mati adalah siklus alami dalam mata rantai putaran alam semesta. Atas dasar paradigma tersebut, memunculkan kesadaran tentang realitas alam sebagai obyek yang harus dieksploitasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hedonistis yang sesaat. Alam menjadi laboratorium sebagai tempat uji coba keilmuan atheistic, di mana kesadaran tentang Tuhan atau spiritualitas tidak tampak bahkan sengaja tidak dihadirkan dalam wacana pengembangan ilmu. Orientasi seperti ini yang oleh Allah dikatakan dalam Al Qur’an, bukan untuk menambah kesyukuran dan ketakwaan, melainkan fenomena alam semesta yang diciptakan-Nya itu menambah sempurnanya kekufuran mereka (QS 17: 94-100)
FILSAFAT ADALAH ENERGI DAN ILMU ITU CAHAYA
Filsafat adalah pemikiran, sedangkan ilmu adalah ‘kebenaran’. Gampangnya, filsafat ilmu adalah pemikiran tentang kebenaran. Apakah benar itu benar? Kalau itu benar maka berapa kadar kebenarannya.? Apakah ukuran-ukuran kebenaran itu? Di mana otoritas kebenaran itu? Dan apakah kebenaran itu abadi?
Tujuan filsafat dan ilmu yakni sama-sama mencari kebenaran. Hanya saja filsafat tidak berhenti pada satu garis kebenaran, tetapi ingin terus mencari kebenaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai habis energinya. Sedangkan ilmu kadang sudah merasa cukup puas dengan satu kebenaran dan bila ilmu itu disuntik dengan filsafat alias pemikiran maka ia kan bergerak maju untuk mencari kebenaran yang lain lagi.
Filsafat itu ibarat energi dan ilmu itu umpama mesin listrik. Jika energi dipasok ke turbin mesin, maka mesin akan bekerja menghasilkan setrum yang dipakai untuk menyalakan lampu yang memancarkan cahaya.
Filsafat dan ilmu bahu-membahu mengusung kebenaran, namun kebenaran filsafat dan kebenaran ilmu masih tetap saja bersifat relatif sebagai proses yang tidak pernah selesai. Maksudnya, bahwa kebenaran yang didapatkan oleh filsafat dan ilmu tak pernah selesai dan terus berproses dan menjadi, yang dalam hukum dialektika (Thesis, Antithesis, Sinthesis) dan seterusnya sebagai tanda bahwa manusia, pemikirannya dan ciptaannya bersifat relatif. Sedangkan kebenaran itu sendiri identik dengan Pencipta kebenaran. Oleh karena itu, yang Maha Benar hanyalah Allah SWT (QS 34: 48)
Dalm filsafat illuminasi, "Tuhan kosmos ini adalah Sumber Cahaya, yang dari-Nya wujud diri yang beradiasi memancarkan suatu cahaya yang menyingkap semua wujud, dan ketika tiada lagi dunia privasi, non-wujud, dan kegelapan bersanding dengan dosa. Menurut epistimologi illuminasi, pengetahuan diperoleh ketika tidak ada rintangan antara keduanya. Dan hanya dengan begitu, subyek mengetahui dapat menangkap esensi obyek" (Ziai, 1998: 13)
PENUTUP
Dalam konteks inilah, menurut hemat kami filsafat ilmu itu kiranya perlu dipelajari atau diajarkan di semua fakultas dan program studi khususnya di lengkungan UIKA, umumnya, di perguruan-perguruan tinggi, pada semester akhir untuk program S1 (sarjana). Karena filsafat ilmu bisa menjadi modal dasar untuk seorang calon sarjana, bagaimana cara ia mengaktualisasikan pemikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan keilmuan dan kehidupan dari tatanan teoritis sampai pada tataran aplikatif. Wallahua’lam bishshawab.

Daftar Pustaka
Abdul Azhim, Ali, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Islam, Penerj. Khalilullah A.M.H, Rosda, Bandung: 1984
Audah, Ali, Konkordasi Qur’an, Litera antar Nusa, Mizan, Bogor, Bandung: 1997
Beerling dkk., Pengantar Filsafat Ilmu, alih bahasa Soedjono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta: 1986.
Departemen Agama RI., Al Qur’an dan Terjemahnya, Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah Munawarah: 1411 H.
Ghulsyani, Mahdi, Filsafat Sains Menurut Al Qur’an, penerj. Agus Efendi, Mizan, Bandung: 1990.
Ha’iri Yazdi, Mehdi, Ilmu Hudhuri, penerj. Ahsin Mohamad, Mizan, Bandung: 1994.
Iqbal, Muhammad, Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam, terj. Ali Audah dkk, Tintamas, Jakarta: 1986.
Khaldun, Ibn, Mudaddimah, Penerj. Ahmadie Thaha, Pustaka Firdaus, Jakarta: 2000.
Kartanegara, Mulyadhi, Pengantar Epistemologi Islam, Mizan, Bandung: 2003.
Marasabessy, Yusra, (Kontributor), Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, Mizan, Bandung: 1987.
Qardhawy, Yusuf, As-Sunnah Sumber IPTEK dan Peradaban, penerj. Setiawan Budi Utomo, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 1998.
Syarif, M.M., (Editor), Para Filosof Muslim, Mizan, Bandung: 1989.
Soemargono, Soedjono, Filsafat Pengetahuan, Nur Cahaya, Yogyakarta: 1983.
Ziai, Hossain, Suhrawardi & Filsafat Illuminasi, Penerj. Afif Muhammad dan Munir, Zaman Wacana Ilmu, Bandung: 1990.

Read More......